suaramedia.id – Sebuah gagasan signifikan mengemuka dari Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta, yang secara tegas mendorong pembentukan Mahkamah Etik Nasional. Usulan ini dilontarkan Hatta dalam gelaran Program Road To Campus sekaligus Kuliah Kebangsaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kamis, 24 September 2026.
Related Post
Hatta menyoroti urgensi pembentukan lembaga ini sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan seluruh lembaga etik negara yang saat ini masih beroperasi secara terpisah-pisah di berbagai sektor. Menurutnya, fragmentasi ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan etika di ranah publik dan kenegaraan. Dengan adanya Mahkamah Etik Nasional, diharapkan tercipta standar etika yang seragam dan penegakan yang lebih terpadu di seluruh lini pemerintahan dan institusi negara.
Dalam kesempatan tersebut, Hatta juga membedah karyanya, "Sumbangsih untuk Bangsa Kode Etik Partai, Jalan Panjang Menuju Politik Beretika." Ia memanfaatkan momen ini untuk membakar semangat generasi muda dan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar lebih memahami esensi etika dalam berpolitik. Hatta menekankan bahwa partai politik merupakan gerbang utama bagi aktivitas dan pengabdian nyata kepada bangsa dan negara.
"Partai politik berperan sentral pada rekrutmen kader yang akan duduk di berbagai jabatan publik di negara, sehingga kajian tentang etika berpolitik di partai seperti halnya di Partai Golkar sangat menentukan bagi kualitas kader yang akan duduk di berbagai lembaga negara," ujar Hatta, seperti dikutip suaramedia.id pada Sabtu (26/9/2026). Ia menambahkan, partai adalah arena krusial untuk kaderisasi, rekrutmen politik, seleksi, serta penugasan untuk mengisi jabatan publik dan merumuskan kebijakan negara.
Kuliah Kebangsaan yang sarat makna ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Muhammad Maksum, Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014 – 2025 Wahidudin Adam, serta Ketua DPP Perkumpulan Pengacara Syariah dan Hukum Indonesia (PPSHI) Ilyas Indra. Gagasan Hatta ini diharapkan dapat memicu diskusi lebih lanjut mengenai masa depan penegakan etika dan integritas di Indonesia.
Tinggalkan komentar