suaramedia.id – Kebakaran Gedung Negara Grahadi sisi barat pasca-demo berujung ricuh pada Sabtu (30/8) lalu, ternyata membutuhkan biaya perbaikan yang fantastis. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, Sigit Panuntun, mengungkapkan angka tersebut mencapai lebih dari Rp9 miliar. Pernyataan ini disampaikan Sigit pada Rabu (10/9).
Related Post
Sigit menjelaskan, estimasi biaya perbaikan tersebut telah diusulkan ke pemerintah pusat. Alasannya, Gedung Grahadi berstatus bangunan cagar budaya atau heritage. "Pemerintah pusat membuka peluang untuk membantu pembangunan kembali gedung ini karena statusnya sebagai heritage," terang Sigit.
Namun, perbaikan fasilitas lain di area Grahadi yang turut rusak, seperti pagar dan fasilitas penunjang, akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. "Perbaikan darurat seperti merapikan dan menutup pagar, itu langsung ditangani dari APBD," imbuhnya.
Sigit menegaskan, tanggung jawab perbaikan Gedung Grahadi oleh pemerintah pusat bersifat khusus. Perbaikan gedung-gedung pemerintahan lain di Jawa Timur yang terdampak kebakaran di berbagai kabupaten/kota, akan ditangani oleh Pemprov Jatim. "Hanya Grahadi yang ditanggung pemerintah pusat. Untuk kebakaran di Blitar misalnya, kami tangani melalui BPBD yang mengkoordinasi semua aset rusak dan biaya rekonstruksinya," pungkas Sigit.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar