suaramedia.id – Menjadi sorotan dalam momen pengukuhan jabatan Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. A. Bakir Ihsan melontarkan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Dalam orasi ilmiahnya pada Rabu (30/9/2026), ia menegaskan bahwa akar permasalahan demokrasi di tanah air bukan sekadar soal perilaku buruk para elite, praktik korupsi, atau dominasi oligarki semata.
Related Post
Menurut Bakir, terdapat masalah yang jauh lebih fundamental, yakni adanya jurang pemisah yang lebar antara nilai-nilai luhur Pancasila dengan realitas praktik politik yang kian pragmatis dan transaksional. Ia menyoroti sebuah paradoks besar yang tengah menyelimuti negeri ini.
Dalam orasi bertajuk "Ideologi Politik yang Terbelah: Institusionalisasi Pancasila untuk Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", Bakir menjelaskan bahwa meskipun Pancasila tetap diakui secara formal oleh seluruh kekuatan politik, nilai-nilainya belum sepenuhnya terinternalisasi dalam penyelenggaraan kekuasaan.
"Selama ini kita sering menganggap persoalan demokrasi Indonesia hanya terletak pada elite yang buruk, korupsi, atau oligarki. Padahal masalah yang lebih mendasar adalah terjadinya pembelahan ideologi politik," ujar Bakir sebagaimana dikutip dari suaramedia.id.
Ia menambahkan bahwa Pancasila memang selalu hadir dalam setiap pidato kenegaraan, dokumen konstitusi, hingga berbagai seremoni resmi. Namun, dalam dinamika politik praktis sehari-hari, kepentingan transaksi kekuasaan justru jauh lebih mendominasi dibandingkan pengamalan nilai ideologi negara.
Kondisi ini, lanjut Bakir, menyebabkan demokrasi Indonesia mengalami hambatan pada level institusi. Meskipun pelaksanaan Pemilu berjalan secara rutin dan teratur, hal tersebut tidak secara otomatis memperkuat kualitas demokrasi secara substantif.
Ia menekankan bahwa Indonesia sebenarnya tidak sedang mengalami krisis ideologi dalam arti hilangnya pengakuan terhadap Pancasila. Hampir semua kekuatan politik masih menempatkan Pancasila sebagai fondasi berbangsa. Persoalan utamanya terletak pada belum kuatnya proses pelembagaan nilai-nilai Pancasila ke dalam institusi-institusi politik di Indonesia.
Tinggalkan komentar