suaramedia.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terpaksa melakukan penyesuaian terhadap program sekolah swasta gratis yang direncanakan pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai imbas dari penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat.
Related Post
Penurunan DBH tersebut berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026, yang kini ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan drastis sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan dengan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan bahwa semula program sekolah swasta gratis ditargetkan untuk menjangkau sekitar 260 sekolah pada tahun 2026. Namun, dengan adanya pemangkasan DBH, target tersebut harus dirasionalisasi.
"Betul, dari rencana awal sekitar 260 sekolah gratis, karena adanya pengurangan signifikan pada DBH, kami harus melakukan rasionalisasi jumlah. Faktor utamanya adalah pengurangan pendapatan yang berasal dari DBH," ungkap Atika dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1).
Meskipun terjadi penurunan target, Atika menegaskan bahwa jumlah sekolah swasta gratis yang akan diakomodir pada tahun 2026 masih lebih banyak dibandingkan tahun 2025, yaitu sebanyak 40 sekolah. Pemprov DKI Jakarta berjanji akan terus berupaya menambah jumlah sekolah yang terlibat dalam program ini setiap tahunnya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
"Kita bertambah dari 40 sekolah menjadi 100 sekolah di 2026. Jadi tidak dikurangi, bahkan bertambah menjadi 100 sekolah dan setiap tahun akan kami upayakan sesuai kemampuan keuangan daerah," imbuhnya.
Penurunan APBD DKI Jakarta tahun 2026 ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, dari Rp26,14 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya Rp11,16 triliun pada tahun 2026. Penurunan terbesar terjadi pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, yang turun sebesar Rp14,79 triliun.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar