suaramedia.id – Angin segar berhembus bagi calon jemaah haji Indonesia tahun 2026. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi mengumumkan bahwa lonjakan harga avtur untuk penerbangan haji akan sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya untuk tidak membebankan kenaikan biaya operasional penerbangan, khususnya avtur, kepada para jemaah.
Related Post
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan detail kebijakan ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (8/4/2026). "Presiden memutuskan kenaikan-kenaikan itu akan ditanggulangi oleh APBN, maupun nanti juga akan dibicarakan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait optimalisasi pengelolaan keuangan haji untuk mendukung kebijakan ini," terang Dahnil.
Dahnil merinci, sebelumnya maskapai nasional Garuda Indonesia telah mengajukan usulan kenaikan biaya sebesar Rp7,9 juta per jemaah. Tak ketinggalan, Saudia Airlines juga mematok kenaikan 480 dolar AS per jemaah, yang setara dengan sekitar Rp8 juta jika dikonversi ke rupiah.
"Jika diakumulasikan, total beban finansial yang harus ditanggung APBN untuk menutupi selisih harga avtur ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp1,77 triliun," imbuh Dahnil, menegaskan besarnya komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan ibadah haji yang terjangkau.
Langkah ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kelancaran dan keterjangkauan ibadah haji bagi seluruh warga negara Indonesia, meskipun di tengah tantangan fluktuasi harga komoditas global. Jemaah haji pun dapat bernapas lega, fokus pada persiapan spiritual tanpa terbebani kekhawatiran biaya tambahan yang signifikan.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar