suaramedia.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengambil langkah strategis dengan menggagas desain besar transformasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Upaya ini bertujuan menciptakan tata kelola perbatasan yang lebih terpadu, terukur, dan mampu menyelaraskan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Inisiatif ini diwujudkan melalui forum pembahasan intensif bersama kementerian dan lembaga (K/L) mitra.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, menegaskan bahwa perubahan mendasar diperlukan untuk merevolusi cara pandang, metode kerja, serta sistem pengelolaan perbatasan yang selama ini cenderung berjalan secara sektoral. Menurutnya, transformasi ini krusial untuk mengatasi fragmentasi dalam penanganan isu-isu perbatasan. "Tujuannya agar kita bisa secara terintegrasi berjalan dalam satu arah, satu kerangka, dan satu hasil di dalam pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan secara terpadu," jelas Nurdin pada Sabtu (12/9/2026).
Salah satu tantangan krusial yang diidentifikasi adalah belum optimalnya implementasi Rencana Induk (Renduk) pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Untuk menjawab persoalan ini, BNPP bertekad membangun mekanisme pengendalian bersama. Mekanisme ini tidak hanya akan mengukur progres pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap program lintas sektor benar-benar memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat serta kawasan perbatasan. Dengan demikian, pengelolaan perbatasan diharapkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
Tinggalkan komentar