suaramedia.id – Kota Bandung bersiap menjadi pusat perhatian para pakar hukum tanah air. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 19-20 November 2026 mendatang. Pertemuan akbar ini mengusung tema besar "Inklusif dalam Pemikiran, Kolaboratif dalam Tindakan, dan Kontributif dalam Pengabdian".

Related Post
Acara ini diprediksi akan mempertemukan ribuan intelektual, mulai dari jajaran Guru Besar (Profesor) hingga dosen spesialis HTN-HAN yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi akademik raksasa dengan keanggotaan mencapai 3.000 dosen, Rakernas ini memegang mandat krusial untuk memperkuat soliditas organisasi dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

Lebih dari sekadar pertemuan rutin, Rakernas 2026 ini bertujuan untuk memposisikan APHTN-HAN sebagai garda terdepan dalam merespons dinamika ketatanegaraan yang tengah memanas di tengah masyarakat.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua Departemen Akademik dan Pengajaran APHTN-HAN, Prof. Rudy, mengungkapkan bahwa agenda kali ini akan sangat padat. Selain mengevaluasi perkembangan organisasi di tingkat pusat dan wilayah, para peserta juga akan terlibat dalam sidang komisi yang mendalam.
"Kami akan mengadakan sidang komisi yang fokus pada pengembangan SDM, penguatan riset, hingga komisi khusus yang akan membedah isu-isu ketatanegaraan kontemporer yang sangat strategis," ujar Prof. Rudy.
Salah satu poin yang paling dinantikan adalah perumusan pandangan resmi organisasi terhadap berbagai isu hukum yang sedang menjadi polemik publik. Beberapa isu panas yang masuk dalam daftar pembahasan antara lain adalah penataan syarat pencalonan pejabat publik dalam Pemilu dan Pilkada, serta mekanisme pengunduran diri pejabat di tengah masa jabatan.
Tak hanya itu, para pakar hukum ini juga akan memberikan masukan kritis terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis yang tengah digodok pemerintah, di antaranya RUU Pemilu, RUU Penyadapan, RUU Sisdiknas, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Perubahan Iklim. Diskursus mengenai definisi tindak pidana korupsi dan ruang lingkup keuangan negara juga dipastikan akan menjadi topik hangat dalam pertemuan tersebut.










Tinggalkan komentar