suaramedia.id – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) kini tengah menghadapi tantangan berat di era digital. Lembaga ini dinilai perlu melakukan penguatan internal guna menghadapi gelombang disinformasi, hoaks, hingga fitnah yang kian masif di media sosial. Fenomena ini muncul menyusul adanya berbagai tudingan dari akun-akun anonim yang berpotensi mengaburkan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Related Post
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahadiansyah, menekankan bahwa penguatan Bakom menjadi sangat krusial. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi yang sengaja diarahkan untuk merusak kepercayaan publik, Bakom memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Bakom, Muhammad Qodari, menyebut fenomena serangan akun anonim ini sebagai bentuk "surat kaleng modern". Jika dahulu fitnah disebarkan melalui kertas, kini serangan tersebut bertransformasi menjadi unggahan di berbagai platform media sosial.
Salah satu isu yang sempat mencuat adalah tudingan mengenai adanya pejabat di tubuh Bakom yang diduga menyalahgunakan anggaran iklan media hingga mencapai Rp60 miliar. Menanggapi hal tersebut, Qodari dengan tegas membantah isu tersebut. Ia menjelaskan bahwa seluruh belanja media di lembaga tersebut dilakukan melalui mekanisme penganggaran dan pengadaan resmi, bukan berdasarkan keputusan sepihak pejabat tertentu.
Menanggapi dinamika ini, Prof. Trubus menilai tantangan pemerintah saat ini bukan lagi sekadar menyampaikan program kerja, melainkan bagaimana cara menghadapi manipulasi informasi yang bertujuan menggoyang kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, Bakom dituntut untuk lebih responsif dan tangguh dalam menghadapi serangan digital tersebut.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kebijakan nasional dapat Anda ikuti melalui pembaruan berita terkini.
Tinggalkan komentar