suaramedia.id – Partai Golkar membuat gebrakan mengejutkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, partai berlambang beringin ini merekomendasikan dua usulan fundamental yang berpotensi mengubah lanskap politik nasional: pembentukan koalisi permanen dan pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Related Post
Usulan koalisi permanen ini, menurut Bahlil, bukan sekadar taktik elektoral sesaat. Ini adalah transformasi menuju kerja sama politik yang lebih mengikat, bersifat ideologis dan strategis, berlandaskan kesamaan platform serta agenda kebijakan. Tujuannya jelas: menciptakan stabilitas politik yang kokoh, mempercepat proses pengambilan keputusan strategis pemerintah, serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang.
"Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan," tegas Bahlil dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12). Ia menambahkan, koalisi ini dirancang tidak hanya untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden semata, melainkan sebagai fondasi kerja sama jangka panjang di parlemen dan pemerintahan.
Namun, rekomendasi yang paling menyita perhatian publik adalah terkait Pilkada. Partai Golkar secara gamblang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, kembali dilakukan melalui DPRD. Bahlil menjelaskan, langkah ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan tetap menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi publik dalam setiap tahapan prosesnya.
"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," ujar Bahlil, menandai potensi perubahan signifikan dalam sistem demokrasi lokal.
Selain dua poin krusial tersebut, Rapimnas Golkar juga menyoroti perbaikan sistem Pemilu. Partai Golkar merekomendasikan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan fokus pada aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, dan tata kelola yang lebih baik demi mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Tak hanya itu, penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) juga dianggap penting sebagai pilar demokrasi. Penguatan ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan negara, sekaligus memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna, termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.
Rapimnas I ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada Sabtu (20/12) di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan Rapimnas pertama di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dari tingkat provinsi turut diundang, sementara pihak eksternal tidak diikutsertakan mengingat sifatnya yang lebih fokus pada pembahasan internal organisasi. (antara)
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar