suaramedia.id – Seorang pakar hubungan internasional dari President University, Harryanto Aryodiguno, membongkar lapisan makna di balik narasi perdamaian Jepang terkait Taiwan. Menurut analisisnya, komitmen Jepang terhadap stabilitas di Selat Taiwan, yang tampak normatif, sebenarnya merupakan strategi politik yang lebih dalam untuk menegaskan posisinya di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang kian kompleks.
Related Post
Dalam hubungan internasional, konsep perdamaian jarang hadir sebagai entitas yang netral. Harryanto Aryodiguno menegaskan bahwa perdamaian bukan sekadar tujuan moral, melainkan sebuah bahasa politik, instrumen legitimasi, dan arena di mana kepentingan nasional bertemu dengan tatanan regional. Hal ini tercermin jelas dalam artikel opini berjudul "An Unwavering Pledge for Peace" yang ditulis oleh Myochin Mitsuru, Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, di Jakarta Post pada 28 Januari 2026. Artikel tersebut, meskipun sekilas tampak sebagai pernyataan normatif tentang komitmen Jepang terhadap hukum internasional, dialog, dan stabilitas kawasan, khususnya di Selat Taiwan, menyimpan pesan yang lebih strategis.
Jika ditelaah lebih dalam melalui lensa teori regionalisme, tulisan diplomat Jepang itu dapat dipahami sebagai refleksi dari proses yang lebih mendalam. Kawasan bukan hanya ruang geografis semata, melainkan arena politik, arena identitas, dan medan perebutan makna yang intens.
Kawasan: Lebih dari Sekadar Peta, Ini Arena Politik
Harryanto Aryodiguno menjelaskan bahwa kawasan (region) tidak pernah bersifat natural. Kawasan adalah konstruksi sosial dan politik yang dibentuk oleh interaksi kekuasaan, sejarah, identitas, dan kepentingan yang saling bersaing. Dalam kerangka ini, Asia Timur dan Indo-Pasifik bukanlah sekadar garis di peta, melainkan ruang di mana negara-negara berupaya mendefinisikan siapa mereka, siapa yang berhak memimpin, dan nilai-nilai apa yang seharusnya menjadi dasar tatanan regional.
Narasi Jepang tentang Taiwan, menurut Harryanto, dapat dibaca sebagai bagian integral dari proses tersebut. Jepang tidak hanya berbicara tentang stabilitas Selat Taiwan, tetapi juga tentang posisi dirinya dalam arsitektur regional yang lebih luas. Dengan menekankan komitmennya terhadap perdamaian, supremasi hukum, dan dialog, Jepang secara aktif membangun citra dirinya sebagai aktor regional yang bertanggung jawab, rasional, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, inti dari regionalisme modern bukan hanya terletak pada integrasi ekonomi atau kerja sama institusional, melainkan juga pada upaya membangun legitimasi normatif di tingkat kawasan.
Regionalisme sebagai Medan Kontestasi Narasi
Regionalisme modern juga merupakan medan kontestasi narasi. Negara-negara tidak hanya bersaing dalam hal kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dalam hal cerita atau narasi: siapa yang dianggap sebagai penjaga stabilitas, siapa yang dilihat sebagai ancaman, dan siapa yang memiliki otoritas moral untuk berbicara atas nama kawasan.
Dalam artikelnya, Jepang memang tidak secara eksplisit menyebut Tiongkok sebagai ancaman. Bahasa yang digunakan tetap diplomatis dan moderat. Namun, secara implisit, terdapat perbandingan halus antara dua model perilaku regional: satu yang digambarkan transparan, defensif, dan berlandaskan hukum internasional; berhadapan dengan model lain yang cenderung kurang transparan dalam ekspansi militernya. Analisis Harryanto Aryodiguno ini menegaskan bahwa setiap pernyataan diplomatik, bahkan yang paling normatif sekalipun, adalah bagian dari strategi besar untuk membentuk tatanan regional sesuai dengan kepentingan dan visi negara bersangkutan.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar