suaramedia.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melayangkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait dua pernyataannya yang dinilai kontradiktif. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyoroti keinginan Prabowo untuk memperluas perkebunan kelapa sawit di Papua, yang dianggap bertolak belakang dengan seruan menjaga alam yang disampaikan sebelumnya di Aceh.
Related Post
Komarudin, yang juga menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, mengungkapkan keheranannya atas perbedaan sikap tersebut. Ia merujuk pada arahan Prabowo kepada para gubernur wilayah Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (16/12). Dalam pertemuan itu, Prabowo secara eksplisit mendorong penanaman kelapa sawit, tebu, dan singkong di Papua dengan tujuan mencapai swasembada energi dan pangan dalam lima tahun kepemimpinannya.
Namun, pernyataan tersebut dinilai berlawanan dengan pesan yang disampaikan Prabowo saat mengunjungi korban banjir di Desa Sukajadi, Karang Baru, Aceh Tamiang, pada Jumat (12/12). Kala itu, Prabowo dengan tegas meminta masyarakat untuk mulai menjaga alam dan tidak menebang pohon sembarangan.
"Dia menyampaikan di Aceh, bahwa masyarakat Aceh harus menjaga alam kan. Jadi kita maknai perintah menjaga alam itu ya, termasuk jangan merusak alam hutan untuk tanam kepala sawit itu," tegas Komarudin saat dihubungi suaramedia.id pada Jumat (19/12).
Anggota Komisi DPR bidang politik dan pemerintahan ini juga menyoroti dampak negatif dari ekspansi kelapa sawit. Menurutnya, fungsi kelapa sawit tidak dapat menggantikan peran pohon lain dalam menjaga ekosistem. Ia mencontohkan peristiwa banjir dan tanah longsor di Sumatra, khususnya Aceh dan Sumatra Utara, yang salah satu penyebabnya adalah penggundulan hutan untuk perkebunan monokultur.
Menyikapi hal ini, Komarudin mengimbau seluruh kepala daerah dari PDIP untuk bersikap hati-hati dan cermat terhadap proyek investasi di Papua. Ia menekankan bahwa keuntungan investasi tidak akan sebanding dengan kerusakan alam yang berpotensi terjadi, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat Papua sendiri.
"Karena rakyat Papua ini sudah sedikit. Jangan sampai tidak merawat alam, akhirnya alam juga mengorbankan mereka sendiri," ujarnya prihatin. Ia menambahkan, kekuasaan presiden maupun kepala daerah memang terbatas oleh undang-undang, hanya 5-10 tahun. Namun, kebijakan yang keliru dapat menimbulkan kerusakan mendalam dan jangka panjang bagi bangsa dan negara, jauh melampaui masa jabatan seorang pemimpin.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar