suaramedia.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, mengungkapkan keprihatinannya mendalam atas stigma negatif yang terus menghantui Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di masyarakat. Stigma ini berdampak pada sulitnya akses layanan kesehatan dan obat-obatan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Related Post
Charles, yang membidangi urusan kesehatan di DPR, mengaku sering menerima laporan terkait kesulitan yang dialami ODHA. "Saya sangat tahu bahwa teman-teman yang berstatus HIV positif hidupnya tidak mudah. Keluhan terkait akses obat dan diskriminasi masih banyak saya terima," ujarnya saat memperingati Hari AIDS Sedunia di Ancol, Jakarta, Senin (1/12).
Menurutnya, layanan kesehatan adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah dan petugas kesehatan tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif terhadap ODHA.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, juga mengecam tindakan diskriminatif terhadap ODHA. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin mengidap penyakit ini. "Semua orang ingin sehat. Hak sehat adalah hak semua rakyat," tegasnya.
Ribka menambahkan bahwa PDIP akan terus berjuang agar ODHA mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Ia juga menyoroti kesulitan yang sering dialami ODHA dalam mendapatkan obat di rumah sakit. "Kadang mereka menebus obat saja mengalami diskriminasi, harus menunggu lama dan bahkan membawa bekal," ungkapnya.
PDIP akan mengupayakan agar ODHA yang belum memiliki BPJS segera mendapatkannya, mengingat pengobatan HIV/AIDS membutuhkan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit.
Sebagai bentuk dukungan, PDIP memperingati Hari AIDS Sedunia dengan mengundang ratusan ODHA dari Jabodetabek untuk berekreasi di Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan semangat dan dukungan moral bagi para ODHA.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar