suaramedia.id – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa hak pendidikan anak-anak di Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Riau, tak boleh diabaikan dalam proses penertiban kawasan hutan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham, Munafrizal Manan, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (8/7). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas dugaan penghentian kegiatan belajar mengajar di kawasan tersebut.
Munafrizal menekankan pentingnya perlindungan hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan anak-anak di Tesso Nilo. Menurutnya, kebijakan penertiban harus mengedepankan hal tersebut. Kemenham telah menginstruksikan kantor wilayah Sumatera Barat (yang membawahi Riau) untuk melakukan peninjauan lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Tujuannya adalah untuk pemetaan fakta akurat dan mendorong dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi pendidikan.
Berdasarkan survei awal Kemenham, relokasi mandiri paling lambat 22 Agustus 2025 akan berdampak pada sekitar 40.000 jiwa dari 11.000 kepala keluarga. Puluhan sekolah dasar dan menengah terancam kehilangan akses karena jarak ke sekolah alternatif mencapai lebih dari 20 kilometer. Kondisi ini, menurut Munafrizal, mengancam hak pendidikan anak-anak.
Oleh karena itu, Kemenham mengimbau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperhatikan serius dampak penghentian aktivitas pendidikan di Tesso Nilo. Penyediaan alternatif layanan pendidikan yang mudah dijangkau secara geografis dan sosial harus menjadi prioritas. Kemenham juga meminta Kementerian Kehutanan untuk tidak terburu-buru melakukan relokasi sebelum solusi komprehensif dan berbasis HAM ditemukan.
Munafrizal menegaskan, penataan kawasan konservasi harus mempertimbangkan keberadaan warga dan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan. "Kepentingan hak asasi masyarakat, khususnya hak pendidikan anak-anak, jangan sampai dikorbankan," tegasnya.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar