suaramedia.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kisah pilu Bupati Pangandaran. Dalam sebuah pertemuan, Bupati Pangandaran tersebut menangis menceritakan kesulitan daerahnya dalam membayarkan gaji para pegawai. Dedi Mulyadi, melalui unggahan video di akun Instagram resminya Sabtu (14/6), mengatakan bahwa tunjangan pegawai di Kabupaten Pangandaran sudah lima bulan belum terbayarkan. Kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas menjadi penyebab utama permasalahan ini.
Menurut Dedi Mulyadi, Bupati Pangandaran telah berupaya keras mencari solusi, bahkan hingga ke Jakarta. Ia pun mengaku tengah memikirkan langkah-langkah untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. "Ibu bupatinya sudah ke Jakarta, kemana-mana untuk cari solusi dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan," ujar Dedi.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyoroti disparitas pendapatan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil di Jawa Barat. Daerah-daerah terpencil, sebutnya, seringkali mengandalkan pendapatan dari aktivitas yang merusak lingkungan, seperti penambangan pasir dan batu, serta penebangan hutan. Pendapatan yang dihasilkan pun relatif kecil, berbeda dengan daerah perkotaan yang memiliki pendapatan besar dari sektor pariwisata dan perhotelan.
Dedi Mulyadi mempertanyakan kebijakan penggunaan anggaran daerah. Ia mempertanyakan perlunya rapat-rapat di hotel mewah di kota besar sementara kondisi infrastruktur di daerah masih memprihatinkan. Sekolah, irigasi, jalan, puskesmas, hingga BPJS di daerah terpencil masih dalam kondisi buruk. "Pertanyaannya, apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasi jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmas jelek, BPJS-belum terbayar, sanitasi lingkungannya masih buruk dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar?" tanya Dedi. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak seharusnya terjadi.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar