suaramedia.id – Usulan agar Surakarta atau Solo dimekarkan dari Jawa Tengah dan diubah statusnya menjadi Daerah Istimewa (DI) tengah menjadi perbincangan hangat. Mendagri Jenderal Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian menyatakan tak keberatan dengan usulan tersebut, namun menekankan perlunya kajian mendalam. "Usulan boleh saja, tapi kita akan kaji sesuai kriteria yang diatur undang-undang," tegas Tito saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (25/4).
Related Post
Tito menjelaskan, proses penetapan daerah istimewa tak hanya bergantung pada permintaan daerah, melainkan juga harus memenuhi berbagai persyaratan hukum yang berlaku. Kajian akan dilakukan Kemendagri, dan hasilnya akan diajukan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. "Pembentukan daerah didasarkan undang-undang, jadi setiap daerah punya undang-undang sendiri," imbuhnya.
Mendagri juga membedakan usulan daerah istimewa dengan pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB). Moratorium DOB sejak 2014 berbeda dengan perubahan status menjadi daerah istimewa yang memerlukan revisi undang-undang yang lebih kompleks.
Usulan ini sebelumnya muncul dari sejumlah tokoh masyarakat dan politisi Solo, yang menilai kota tersebut memiliki kekayaan historis dan budaya yang kuat. Namun, Tito memastikan semua usulan akan dievaluasi secara cermat untuk menghindari pelanggaran hukum.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, juga menyinggung usulan Solo menjadi DI Surakarta dalam rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri pada Kamis (24/4). Meskipun mengakui adanya usulan tersebut, Aria Bima menilai usulan tersebut kurang relevan dan urgen saat ini. Ia menekankan perlunya pertimbangan berbagai faktor, termasuk kepentingan global, pusat, regional, dan daerah itu sendiri, sebelum sebuah daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa. "Komisi II tidak terlalu tertarik membahas hal ini sebagai sesuatu yang penting dan urgen," tegasnya.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar