suaramedia.id – Sektor pelayanan publik di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah berada di bawah sorotan tajam masyarakat. Rentetan kasus yang mencuat, mulai dari dugaan gratifikasi di ranah imigrasi hingga temuan fasilitas mewah di dalam penjara, mengindikasikan adanya masalah sistemik yang mendalam.

Related Post
Persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta baru-baru ini menjadi bukti nyata. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, harus menghadapi dakwaan terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dalam persidangan, terungkap adanya penggunaan kode-kode rahasia seperti "Malaikat" dan "RAMA" yang diduga sebagai sandi untuk setoran uang kepada sejumlah oknum pejabat. Meski Silmy membantah keras seluruh dakwaan tersebut, fakta di persidangan menggambarkan adanya praktik pungutan liar yang terorganisir dari level bawah hingga atas.

Tak berhenti di situ, wajah kelam pelayanan publik kembali terpampang lewat temuan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. Ombudsman dan Komisi XIII DPR menemukan adanya fasilitas mewah bagi narapidana tertentu, yang menciptakan ketimpangan hukum yang mencolok. Fenomena ini seolah menegaskan bahwa hukum di Indonesia bisa menjadi sangat "lentur" bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial, sementara warga binaan biasa harus tunduk pada aturan yang kaku.
Secara statistik, beban kerja sektor ini sangat masif. Pada tahun 2025, Ditjen Imigrasi diproyeksikan melayani jutaan dokumen, mulai dari paspor hingga izin tinggal. Di sisi lain, sektor pemasyarakatan menghadapi tantangan overcapacity yang ekstrem. Hingga Juni 2026, jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 272 ribu orang, jauh melampaui kapasitas ideal yang hanya 147 ribu orang. Kondisi ini menciptakan celah bagi terjadinya segregasi layanan, di mana hak-hak seperti remisi atau asimilasi rentan menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
Akar permasalahan utama bukanlah sekadar perilaku oknum, melainkan besarnya kewenangan diskresi yang dimiliki petugas di lapangan. Petugas memiliki kuasa untuk menentukan kecepatan layanan atau penempatan kamar tahanan, namun proses ini seringkali berlangsung di ruang tertutup tanpa pengawasan publik yang memadai. Ketika kewenangan besar bertemu dengan minimnya transparansi, praktik pungutan tidak resmi menjadi sulit dihindari.
Upaya reformasi yang dilakukan, seperti pengalihan wewenang izin tinggal ke unit layanan daerah, dinilai belum cukup kuat. Tanpa sistem operasi dan pengawasan yang ketat, kebijakan tersebut justru berisiko menyebarkan praktik penyimpangan ke berbagai wilayah.
Untuk memutus rantai korupsi ini, Kementerian Imipas dituntut segera menyusun peta jalan reformasi yang konkret. Langkah mendesak yang harus diambil meliputi digitalisasi layanan secara menyeluruh guna meminimalisir kontak fisik antara petugas dan pengguna jasa, penetapan tarif resmi yang transparan, serta pembukaan kanal pengaduan terpusat yang dapat dipantau oleh publik dan auditor independen. Tanpa perubahan sistemik, pergantian personel hanya akan melahirkan pelaku baru dalam pola yang sama.










Tinggalkan komentar