KHL Jadi Acuan Baru Upah Minimum 2027!

KHL Jadi Acuan Baru Upah Minimum 2027!

suaramedia.id – Pemerintah tengah melakukan langkah strategis dalam merancang kebijakan pengupahan untuk tahun 2027. Fokus utama kali ini adalah memperkuat penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai instrumen vital dalam penetapan Upah Minimum. Kebijakan ini diambil guna menjamin bahwa standar upah yang ditetapkan nantinya benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dasar para pekerja tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi daerah.

Dalam upaya memperkuat akurasi data, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengoptimalkan data konsumsi rumah tangga yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Data komprehensif ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam merumuskan rekomendasi besaran upah kepada gubernur di masing-masing wilayah.

KHL Jadi Acuan Baru Upah Minimum 2027!
Gambar Istimewa : pict.sindonews.com

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa mekanisme penghitungan upah minimum ke depan akan berpijak pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, terdapat tiga pilar utama yang menjadi pertimbangan, yakni KHL, kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan di lapangan.

"Estimasi KHL ini akan menjadi bahan pertimbangan penting. Kami mendorong Dewan Pengupahan Daerah untuk mengutamakan dialog sosial guna menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan," ujar Yassierli dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Lebih lanjut, Yassierli memaparkan bahwa cakupan estimasi KHL ini tidaklah sembarangan. Terdapat empat kelompok kebutuhan mendasar yang akan dihitung, meliputi pengeluaran untuk makanan, kebutuhan pokok lainnya, sektor kesehatan dan pendidikan, hingga biaya tempat tinggal.

Guna mengakomodasi perbedaan kondisi antarwilayah, pemerintah juga menerapkan metode klasterisasi untuk menyusun estimasi KHL di tingkat kabupaten/kota. Pendekatan ini didasarkan pada 11 parameter karakteristik daerah yang berbeda-beda.

Melalui skema ini, pemerintah berharap penetapan upah minimum tidak lagi bersifat pukul rata. Dengan mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi yang spesifik di tiap daerah, kebijakan pengupahan diharapkan lebih adil dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat pekerja di seluruh pelosok Indonesia.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar