suaramedia.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas di hadapan para pemimpin negara Asia Tenggara terkait isu lingkungan yang krusial. Dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang digelar di Manila, Filipina, pada Minggu (15/11/2026), Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak akan memberikan ruang bagi korporasi yang menjadi dalang di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Related Post
Dalam intervensinya, Prabowo memaparkan langkah konkret pemerintah yang telah mengambil tindakan hukum tanpa pandang bulu. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 17 konsesi lahan telah dicabut dari perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Tak hanya itu, proses hukum terus bergulir dengan 11 perusahaan telah resmi didakwa, sementara 23 perusahaan lainnya tengah dalam antrean untuk diseret ke meja hijau.

"Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. Saat ini, 26 perusahaan sedang dalam tahap penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, ada 104 perusahaan yang kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian kami," tegas Prabowo di hadapan para pemimpin ASEAN.
Presiden juga menyoroti upaya masif yang telah dilakukan Indonesia untuk mengendalikan kebakaran yang telah berlangsung selama hampir empat bulan terakhir. Indonesia telah mengerahkan kekuatan besar berupa 71.000 personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api di lapangan.
Namun, Prabowo juga menyampaikan sisi kelam dari perjuangan tersebut. Operasi pemadaman ini memakan korban jiwa dan materi yang tidak sedikit. Tercatat, 16 personel gugur dalam tugas, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, bahkan dua unit helikopter milik pemerintah rusak dalam operasi penanganan bencana tersebut.
Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas dampak kabut asap lintas batas yang kerap merugikan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Melalui pernyataan ini, Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan adalah prioritas utama pemerintah.










Tinggalkan komentar