suaramedia.id – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan sikap politik partainya terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat Demokrat, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026), AHY menyatakan bahwa Demokrat tidak akan mengusulkan nama baru untuk mengisi posisi tersebut.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," tegas AHY di hadapan awak media.
Langkah ini diambil dengan merujuk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. AHY menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Berdasarkan aturan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memiliki wewenang untuk memilih Wakil Presiden dari dua kandidat yang nantinya akan diajukan oleh Presiden.
"Oleh karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan kami sangat menghormati kewenangan MPR dalam proses pemilihannya," lanjut politisi muda tersebut.
Keputusan strategis ini juga disebut telah melalui proses konsultasi internal yang mendalam. AHY mengungkapkan bahwa sikap Demokrat ini selaras dengan konstitusi partai setelah melakukan diskusi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di tengah dinamika politik yang memanas akibat mundurnya Gibran, AHY juga memberikan imbauan kepada masyarakat luas agar tetap menjaga kondusivitas nasional. Ia meminta agar seluruh elemen bangsa memberikan ruang bagi proses konstitusional agar berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi yang tidak perlu.
"Kami berharap pemerintahan tetap bisa bekerja secara optimal dan agenda pembangunan nasional tidak terhambat oleh situasi ini. Apa pun dinamika politik yang sedang terjadi, jangan sampai mengganggu stabilitas kehidupan rakyat," pesan AHY.
Menutup pernyataannya, AHY mengingatkan agar publik tidak terjebara dalam isu-isu yang belum pasti. "Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi liar mendahului proses konstitusi yang sedang berjalan," pungkasnya.
Tinggalkan komentar