suaramedia.id – Nama Komjen Pol Rudi Darmoko mendadak menjadi sorotan tajam masyarakat setelah memimpin jalannya sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Dalam sidang yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Mabes Polri pada Selasa (10/11/2026), ia mengambil keputusan krusial terkait kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Related Post
Dalam persidangan tersebut, Komjen Pol Rudi Darmoko selaku Ketua Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada Irjen Pol Ahrie Sonta. Langkah tegas ini diambil setelah Ahrie terbukti secara sah melanggar kode etik kepolisian terkait tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan.
Berdasarkan fakta persidangan, Irjen Pol Ahrie Sonta dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, ia juga dinilai menabrak sejumlah aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pelanggaran tersebut mencakup aspek etika kelembagaan dan kepribadian, di antaranya Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar kuat bagi majelis hakim untuk mencopot jabatan Irjen Pol Ahrie Sonta dari institusi Polri.
Mengenal lebih jauh, Komjen Pol Rudi Darmoko bukanlah sosok sembarangan di tubuh Korps Bhayangkara. Ia merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1993 yang menyandang gelar prestisius Adhi Makayasa.
Rekam jejaknya menunjukkan bahwa ia adalah perwira tinggi yang memiliki spesialisasi dan pengalaman mendalam di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Ketegasan dan integritas yang dimilikinya kini menjadi alasan mengapa ia dipercaya untuk memimpin sidang etik yang sangat sensitif ini.
Tinggalkan komentar