suaramedia.id – Dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto kini menjadi sorotan tajam dalam peta penegakan hukum di tanah air. Kasus ini dinilai bukan sekadar pelanggaran prosedur biasa, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan kepala negara serta integritas institusi kepolisian.
Related Post
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka utama dalam pusaran kasus ini. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, didampingi oleh Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Aksi penyadapan tersebut diduga kuat berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Ironisnya, penyadapan ini disinyalir menggunakan perangkat resmi milik Polri, yakni Lawful Interception Management System (LIMS), namun dilakukan tanpa adanya kaitan dengan proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidana yang sah.
Menanggapi fenomena ini, pakar hukum sekaligus pimpinan Firma Hukum Yogi Saputro & Partners, Yogi Saputro, memberikan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa penggunaan teknologi canggih milik negara tidak serta-merta melegalkan tindakan penyadapan jika dilakukan secara sewenang-wenang.
"Penyadapan hanya dianggap sah apabila memiliki landasan undang-undang yang kuat dan ditujukan murni untuk kepentingan penegakan hukum pada perkara yang spesifik. Hal ini sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010," ujar Yogi Saputro kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, Yogi menekankan bahwa jika nomor telepon milik Presiden, pejabat tinggi, tokoh politik, hingga awak media dimasukkan ke dalam sistem penyadapan tanpa adanya dasar perkara pidana yang jelas, maka instrumen hukum yang seharusnya digunakan untuk mencari keadilan justru telah berubah fungsi menjadi alat kejahatan.
Ia juga mengingatkan bahwa jika aparat ingin menjerat pihak-pihak terkait dengan pasal makar, maka seluruh prosesnya harus didasarkan pada bukti-bukti yang konkret dan tidak boleh sekadar menjadi narasi tanpa landasan hukum yang kuat.
Tinggalkan komentar