suaramedia.id – Polemik mengenai status hukum ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini merembet ke ranah politik antarpartai. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, akhirnya angkat bicara setelah disindir oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, terkait isu jabatan Wakil Presiden.
Related Post
Ketegangan ini bermula ketika pernyataan Jansen mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran dikaitkan dengan ambisi politik tertentu. Menanggapi hal tersebut, Jansen menegaskan bahwa narasi yang dibangun oleh pihak PSI sudah melampaui batas.
"Saya rasa terlalu jauh jika pernyataan saya terkait putusan Mahkamah Agung ini kemudian dikaitkan oleh Bang Bestari Barus dengan keinginan Mas AHY menjadi Wakil Presiden," ujar Jansen melalui akun media sosial X miliknya, sebagaimana dikutip pada Selasa (3/11/2026).
Jansen menekankan agar seluruh pihak tidak mencampuradukkan antara persoalan hukum dan konstitusi dengan spekulasi politik praktis. Menurutnya, mengaitkan putusan hukum dengan kepentingan jabatan Wakil Presiden adalah langkah yang tidak tepat.
Lebih lanjut, politisi Demokrat ini menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden sesuai dengan amanat konstitusi. Ia menegaskan bahwa partai pengusung sekalipun tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses tersebut, berbeda dengan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang sedang kosong.
"Mas AHY tidak perlu ditarik-tarik ke dalam persoalan ini. Jangan mencampuradukkan hukum dengan spekulasi politik," tegas Jansen.
Sebelumnya, isu ini mencuat setelah adanya putusan MA yang menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini kemudian memicu berbagai reaksi, baik dari kalangan hukum maupun konstelasi politik nasional.
Tinggalkan komentar