Bahaya Mengejar Legacy: Kebijakan vs Kebutuhan Rakyat

Bahaya Mengejar Legacy: Kebijakan vs Kebutuhan Rakyat

suaramedia.id – Ambisi seorang pemimpin untuk meninggalkan warisan atau legacy seringkali menjadi pedang bermata dua dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, keinginan menciptakan terobosan adalah hal positif, namun di sisi lain, ambisi ini berisiko memicu lahirnya kebijakan yang terburu-buru tanpa landasan analisis yang kuat.

Hendarman, Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor, sekaligus Ketua Tim Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan), menyoroti fenomena ini. Menurutnya, kebijakan publik tidak boleh hanya sekadar menjadi alat untuk menunjukkan bahwa seorang pemimpin telah bekerja.

Bahaya Mengejar Legacy: Kebijakan vs Kebutuhan Rakyat
Gambar Istimewa : pict.sindonews.com

"Kebijakan harus mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat, memberikan manfaat konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang," tulis suaramedia.id mengutip pernyataan pakar tersebut. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan kepemimpinan bukanlah kuantitas kebijakan yang diluncurkan, melainkan sejauh mana masalah publik berhasil diselesaikan.

Simbolisme vs Realitas Lapangan

Dalam praktiknya, pemerintah seringkali terjebak pada kebijakan yang bersifat simbolis—seperti pembangunan fasilitas fisik atau peluncuran program nasional besar—karena dianggap lebih mudah dipublikasikan secara politik. Padahal, perbaikan sistem yang mendalam seringkali membutuhkan waktu lama dan hasilnya tidak terlihat secara instan.

Risiko terbesar muncul ketika kebijakan diputuskan sebelum akar masalah dipahami secara komprehensif. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran pada sektor yang bukan prioritas, munculnya beban administrasi baru, hingga penggantian sistem yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik.

Mengacu pada teori William N. Dunn (2018), perumusan kebijakan yang sehat harus melalui proses yang sistematis: mulai dari identifikasi masalah yang akurat, perumusan berbagai alternatif solusi, perkiraan konsekuensi, hingga evaluasi hasil. Tanpa tahapan ini, kebijakan hanya akan menjadi sekadar upaya mengejar sejarah, namun gagal memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar