suaramedia.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengambil langkah cepat untuk memulihkan kondisi pascabencana di Provinsi Aceh. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan sebanyak 21.228 unit hunian tetap (huntap) sebagai lokasi relokasi bagi warga yang terdampak bencana.
Related Post
Proyek ambisius yang dijadwalkan berjalan pada periode 2026 hingga 2027 ini diprediksi bakal menyedot anggaran negara yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp6,077 triliun. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat segera berpindah ke lingkungan yang lebih aman dan layak huni.
Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pengawasan ketat dilakukan di setiap lini. Menurutnya, pemerintah tidak ingin ada kendala teknis yang menghambat proses pembangunan di lapangan.
"Kami terus mengakselerasi seluruh tahapan, mulai dari proses pemilihan penyedia jasa, penandatanganan kontrak, hingga mobilisasi alat dan material ke lokasi. Konstruksi terus kami kawal secara ketat agar target waktu yang telah ditetapkan bisa tercapai tepat waktu," ujar Safrizal dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).
Berdasarkan data pemutakhiran terbaru per 21 Oktober 2026, fokus pembangunan pada Tahun Anggaran 2026 akan dimulai dengan pengadaan 6.220 unit huntap terlebih dahulu. Untuk tahap awal ini, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp1,76 triliun.
Sebaran pembangunan hunian tetap tersebut akan mencakup delapan wilayah strategis di Aceh, yang meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, hingga Kota Lhokseumawe. Program ini diharapkan menjadi angin segar bagi pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh pascabencana.
Tinggalkan komentar