suaramedia.id – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya memberikan respons resmi terkait mencuatnya wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu ini berkembang menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan ijazah sang Wakil Presiden.
Menanggapi polemik tersebut, Jokowi menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Ia menegaskan bahwa segala bentuk tuntutan atau langkah politik harus berjalan di atas rel konstitusi yang berlaku.
"Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan hukum yang ada. Saya kira itu, tidak ada masalah," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya, Jalan Kutai Utara, Solo, Kamis (8/10/2026).
Selain menanggapi isu pemakzulan, Jokowi juga disinggung mengenai peluang Gibran untuk kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2029. Menanggapi hal tersebut, mantan Presiden tersebut enggan berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga negara yang berwenang.
"Semua ada mekanismenya, ada lembaga yang memiliki kewenangan itu," tutur Jokowi singkat, merujuk pada peran KPU dan Bawaslu dalam mengatur regulasi pemilu.
Terkait wacana keberlanjutan kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk dua periode, Jokowi menilai pembahasan tersebut masih terlalu dini mengingat pelaksanaan pemilu masih cukup lama. Di akhir pernyataannya, Jokowi kembali menegaskan sikapnya yang menghormati setiap keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Tinggalkan komentar