suaramedia.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah, melontarkan kritik tajam terhadap wacana penetapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen. Menurutnya, angka tersebut bukanlah instrumen untuk menyerap aspirasi masyarakat, melainkan sekadar strategi politik untuk mengamankan kursi partai-partai raksasa di Senayan.
Related Post
Dalam keterangannya pada Minggu (4/10/2026), politisi senior ini menegaskan bahwa angka ambang batas yang selama ini berfluktuasi di rentang 4% hingga 7%, termasuk angka 5% yang tengah diperbincangkan, hanyalah hasil kompromi antar-elit politik. Ia menilai kebijakan ini tidak memiliki korelasi langsung dengan kepentingan rakyat dalam menyongsong Pemilu 2029 mendatang.
Fahri menjelaskan bahwa dalam diskursus penentuan ambang batas pemilu, terdapat dua aliran pemikiran yang saling berbenturan. Pertama adalah mazhab kedaulatan rakyat, dan kedua adalah mazhab penguatan sistem presidensial.
Ia menekankan bahwa esensi utama dari sebuah demokrasi adalah menjaga kemurnian suara yang diberikan oleh rakyat. Dalam pandangan mazhab kedaulatan rakyat, setiap suara yang telah dikonversi menjadi dukungan bagi partai politik atau calon legislatif seharusnya memiliki hak yang sama untuk diakomodasi di parlemen.
"Aspirasi mereka wajib diakomodasi di parlemen tanpa harus terbentur oleh syarat pembatasan ambang batas parlemen," tegas Fahri sebagaimana dikutip dari laporan suaramedia.id.
Kritik ini memperkuat perdebatan mengenai urgensi threshold yang dinilai seringkali menjadi penghalang bagi partai-partai kecil atau baru untuk dapat mewakili suara pemilih secara proporsional di tingkat nasional.
Tinggalkan komentar