suaramedia.id – Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Wakil Rektor UNU Kalimantan Timur, Eko Ernada, menyoroti fenomena sejarah yang tak pernah usai, melainkan hanya bertransformasi dalam wujud dan aktornya. Menurutnya, bayang-bayang Muktamar ke-29 NU di Cipasung, Tasikmalaya, pada tahun 1994, kini kembali mengusik menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Tambakberas, Jombang. Pertanyaan fundamental yang relevan sejak dulu hingga kini adalah sejauh mana intervensi negara dapat diterima dalam penentuan arah kepemimpinan NU.
Related Post
Muktamar Cipasung 1994 terjadi di tengah dominasi politik Orde Baru. Kala itu, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjabat Ketua Umum PBNU dan dikenal kritis terhadap pemerintah, dihadapkan pada sosok Abu Hasan, kandidat yang diyakini mendapat dukungan dari penguasa. Berbagai catatan sejarah mengindikasikan adanya intervensi pemerintah serta dukungan terhadap Abu Hasan dalam dinamika muktamar. Oleh karena itu, kontestasi di Cipasung bukan sekadar perebutan posisi, melainkan pertarungan esensial antara otonomi sebuah organisasi masyarakat sipil dengan upaya penetrasi kekuasaan negara. Kemenangan Gus Dur kala itu menjadi penanda penting kemampuan NU dalam mempertahankan independensinya di tengah tekanan politik yang kuat.
Eko Ernada menegaskan, tahun 2026 bukanlah replika dari 1994. Indonesia telah bertransformasi dari negara otoriter dengan kekuasaan terpusat era Soeharto. NU pun mengalami perubahan signifikan, demikian pula konstelasi politik nasional. Oleh karena itu, melabeli Muktamar ke-35 sebagai "Cipasung jilid dua" adalah penyederhanaan yang kurang tepat. Menurutnya, yang berpotensi terulang bukanlah peristiwanya secara persis, melainkan "logika politiknya". Ketika seorang petahana dihadapkan pada kandidat alternatif yang diyakini memiliki kedekatan dengan kekuasaan, muktamar dapat bergeser fungsinya dari forum evaluasi organisasi menjadi ajang pertarungan fundamental untuk mempertahankan independensi NU.
Dengan demikian, Muktamar ke-35 NU mendatang bukan hanya akan menjadi penentu kepemimpinan, tetapi juga ujian krusial bagi komitmen NU dalam menjaga marwah otonomi dan independensinya dari intervensi pihak eksternal.
Tinggalkan komentar