suaramedia.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menggodok sebuah terobosan signifikan, yakni penerapan sistem pemilihan umum (Pemilu) berbasis elektronik atau e-voting khusus untuk pemungutan suara di luar negeri. Langkah futuristik ini muncul sebagai respons atas insiden pemungutan suara ulang (PSU) yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Pemilu 2024 lalu.
Related Post
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan rencana strategis ini dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI baru-baru ini. Afifuddin menjelaskan bahwa pengembangan sistem informasi kepemiluan menjadi salah satu prioritas isu strategis yang sedang dikaji mendalam. Pengalaman pahit PSU di Kuala Lumpur menjadi pemicu utama, menyoroti urgensi peningkatan kapasitas dan adaptasi teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu di kancah internasional. Menurutnya, penggunaan teknologi informasi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan harus terus diadaptasi.
Namun, realisasi ambisi ini tidak serta-merta dapat dilakukan. Afifuddin menegaskan bahwa pengembangan sistem ini sangat bergantung pada hasil revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menambahkan, estimasi kebutuhan anggaran untuk proyek ini mencapai sekitar Rp12,5 miliar. Dana sebesar itu, lanjutnya, merupakan salah satu poin yang akan didorong dalam pembahasan, namun masih memerlukan diskusi intensif dan pengaturan yang jelas dalam kerangka undang-undang.
Secara spesifik, opsi penerapan e-voting bagi pemilih di luar negeri ini dibidik untuk Pemilu 2029. Meski demikian, Afifuddin menekankan bahwa saat ini, e-voting masih berada pada tahap gagasan. Untuk dapat terealisasi, ide ini memerlukan persetujuan dan legitimasi dari para pembentuk undang-undang. Jika disetujui, langkah ini berpotensi mengubah wajah Pemilu di luar negeri secara fundamental, menjadikannya lebih efisien, transparan, dan mengurangi risiko insiden seperti PSU di masa mendatang.
Tinggalkan komentar