suaramedia.id – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih menunggu sinyal dari Presiden Prabowo Subianto. RUU yang merupakan inisiatif pemerintah dalam Prolegnas jangka menengah ini, menurut Bob, baru akan dibahas setelah ada usulan resmi dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Bob di kompleks parlemen, Senin (5/5).
Related Post
Bob juga menyoroti perlunya pembaruan materi RUU Perampasan Aset. Ia menekankan pentingnya kejelasan hubungan antara perampasan aset dengan hukum pidana umum dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Proses pemutakhiran ini, menurutnya, membutuhkan waktu dan kejelasan apakah RUU ini akan fokus pada aset koruptor atau aset hasil kejahatan secara umum. Bob memastikan tidak ada kendala berarti dalam proses pembahasan, asalkan tujuan perampasan aset dikhususkan untuk kerugian negara atau kejahatan umum.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset, menyinggung banyaknya koruptor yang enggan mengembalikan aset negara yang telah mereka curi. Dukungan ini disampaikan Prabowo saat berorasi di depan massa aksi May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).
Sementara itu, Baleg DPR menargetkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) rampung dan disahkan tahun ini. RUU PPRT, yang telah masuk Prolegnas Prioritas 2025, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Baleg memastikan proses pembahasan akan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Sebagai langkah awal, Baleg telah menggelar rapat perdana membahas RUU PPRT bersama sejumlah koalisi organisasi masyarakat pada Senin (5/5), melibatkan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk RUU tentang PPRT, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), dan Konsolidasi Mahasiswa Indonesia.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar