suaramedia.id – Presiden PKS, Muzzammil Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Namun, dukungan tersebut disertai harapan agar proyek yang tertuang dalam 10 jilid buku ini tetap menjunjung tinggi objektivitas dan faktualitas. "Kita berharap penulisan sejarah ini mengedepankan objektivitas, proporsionalitas, dan mencakup semua aspek, daerah, serta tokoh sejarah. Yang terpenting, harus faktual," tegas Muzzammil dalam keterangan pers di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Sabtu (7/6).
Related Post
Muzzammil meyakini Fadli Zon telah mempertimbangkan matang-matang proyek ini sebelum pelaksanaannya. Ia menambahkan bahwa PKS memandang wajar adanya upaya pembaruan dan penyempurnaan penulisan sejarah suatu bangsa. "Kita dukung, tidak ada masalah, selama objektif dan melibatkan semua pihak. Saya yakin Pak Fadli Zon akan memperhatikan hal itu," imbuhnya.
Sebelumnya, Fadli Zon menjelaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional ini hanya akan mencantumkan dua kasus pelanggaran HAM berat dari total 12 kasus yang tercatat. Alasannya, proyek ini berfokus pada sejarah Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya sejarah HAM. "Ini bukan sejarah HAM semata, melainkan sejarah nasional Indonesia secara komprehensif, mulai dari prasejarah hingga era reformasi," ujar Fadli dalam acara soft launching Sumitro Institute.
Proyek yang ditargetkan rampung Agustus 2025 ini akan diuji publik pada Juni 2025. Berikut 10 jilid buku yang sedang digarap: 1. Sejarah Awal Nusantara; 2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina; 3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah; 4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi; 5. Respons Terhadap Penjajahan; 6. Pergerakan Kebangsaan; 7. Perang Kemerdekaan Indonesia; 8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi; 9. Orde Baru (1967-1998); dan 10. Era Reformasi (1999-2024).
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar