suaramedia.id – Komisi IV DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) alih fungsi lahan sebagai respons atas bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Keputusan ini diambil setelah rapat bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, pada Kamis (4/12). Panja dijadwalkan mulai bekerja setelah masa reses awal tahun 2026.
Related Post
Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR, menyatakan, "Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja atau Panja Alih Fungsi Lahan sebagai respons terhadap masifnya kasus alih fungsi lahan yang melanggar ketentuan." Langkah ini diambil untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama bencana alam.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi IV DPR mendesak Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi tata kelola hutan di seluruh Indonesia dan segera merehabilitasi hutan di daerah-daerah lahan kritis. Tujuannya adalah untuk memulihkan fungsi ekologis hutan dan meningkatkan daya tampung lingkungan hidup.
Selain itu, Komisi IV DPR juga mendesak Kementerian Kehutanan untuk menindak tegas perusahaan pemegang perizinan yang terbukti berkontribusi terhadap banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah tegas juga diminta untuk menghentikan seluruh aktivitas penebangan pohon di hutan alam.
"Sesuai Pasal 61 Peraturan DPR RI tentang Tatib menyebutkan bahwa keputusan maupun kesimpulan rapat kerja bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib untuk dilaksanakan," tegas Titiek. Ia menambahkan bahwa seluruh komitmen dan tindak lanjut yang disampaikan dalam rapat harus direalisasikan secara konsisten.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar