suaramedia.id – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga mengemban tugas sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, mengajukan usulan signifikan. Ia meminta penambahan personel gabungan dari TNI dan Polri hingga 15.000 orang untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra. Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR dengan pemerintah pada Sabtu (9/1), mengingat urgensi penyelesaian sebelum Ramadan.
Related Post
Dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube Parlemen TV, Tito menegaskan bahwa percepatan ini krusial mengingat sifat pekerjaan fisik yang berat, yang akan terhambat jika memasuki bulan suci Ramadan. "Mumpung sebelum Ramadan, harus digenjot di periode waktu ini," ujarnya. Secara spesifik, Tito telah meminta dukungan 5.000 personel tambahan kepada Kapolri dan 10.000 personel kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak. "Kalau cuma seribu saja tenggelam," tegas Tito, menyoroti skala tantangan yang memerlukan dukungan personel dalam jumlah masif.
Tidak hanya fokus pada aspek keamanan dan fisik, Tito juga menekankan pentingnya stimulasi ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran. Ia mengusulkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak. Menurutnya, BLT akan secara otomatis meningkatkan daya beli warga, yang pada gilirannya akan memicu perputaran uang dan menghidupkan kembali roda perekonomian lokal.
Untuk mendukung percepatan ini, Tito telah mengeluarkan surat edaran yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah terdampak untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka dengan prosedur yang disederhanakan. Perubahan anggaran awal ini cukup dengan persetujuan bupati atau wali kota dan pemberitahuan kepada DPRD, tanpa harus melalui proses persetujuan pusat yang berbelit. Langkah ini bertujuan memangkas birokrasi dan mempercepat respons, agar kantor-kantor pemerintahan dapat segera dilengkapi kembali dan tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.
Sebagai informasi, tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, mengalami serangkaian bencana ekologis berupa banjir dan tanah longsor parah pada akhir November tahun lalu. Pemerintah, melalui berbagai lini, terus mengintensifkan upaya untuk mencapai pemulihan penuh di daerah-daerah tersebut.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar