suaramedia.id – Setelah sempat menguasai ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, massa buruh yang menggelar demonstrasi menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) akhirnya membubarkan diri. Kondisi lalu lintas di jalan protokol tersebut kini kembali normal dan dapat dilalui kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, setelah sempat terhambat.
Related Post
Pantauan di lokasi menunjukkan, sekitar pukul 15.50 WIB, para demonstran bersama mobil komando mulai meninggalkan area aksi. Seiring dengan bubarnya massa, barikade atau penghalang rintang yang sebelumnya dipasang oleh pihak Kepolisian untuk menutup akses jalan, perlahan mulai disingkirkan. Arus kendaraan dari arah Jalan Budi Kemuliaan pun kembali mengalir lancar, mengakhiri kemacetan yang sempat melanda.
Aksi unjuk rasa ini dipimpin oleh Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh. Dalam orasinya, Iqbal menyampaikan dua tuntutan utama yang menjadi fokus perjuangan para buruh, khususnya terkait dengan besaran upah minimum.
Tuntutan pertama adalah desakan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk segera merevisi besaran UMP DKI Jakarta tahun 2026. Buruh menginginkan UMP naik dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta. Angka ini, menurut Iqbal, sesuai dengan 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan bertujuan agar upah di Ibu Kota tidak tertinggal jauh dari daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi.
Selain itu, tuntutan kedua menyasar polemik penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk tahun 2026. Para buruh meminta agar Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat terkait UMSK tersebut direvisi. Mereka mendesak agar nilai UMSK dikembalikan sesuai dengan surat rekomendasi yang diajukan oleh Bupati atau Wali Kota di masing-masing daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga melontarkan kritik keras terhadap "KDM" (diduga merujuk pada Penjabat Gubernur Jawa Barat), menudingnya melakukan pencitraan melalui media sosial. "Kami minta KDM hentikan pencitraan melalui sosmed. Kami jelaskan supaya melalui kawan-kawan media, warga Jawa Barat dan warga Indonesia paham, bagaimana KDM menggunakan kekuatan sosmed untuk, tanda petik ya, quote and quote, berbohong dan menjelaskan versi sepihak," tegas Iqbal, menyerukan agar publik memahami duduk perkara yang sebenarnya.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar