suaramedia.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan program kontroversial: vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah provinsi. Vasektomi, prosedur penyumbatan saluran sperma, diusulkan sebagai bentuk partisipasi aktif kaum pria dalam program Keluarga Berencana (KB). Langkah ini bertujuan untuk pemerataan bantuan dan mengurangi beban reproduksi yang selama ini lebih banyak dipikul perempuan.
Related Post
Dedi berencana mengintegrasikan kepesertaan KB, termasuk vasektomi bagi suami, sebagai syarat akses berbagai bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya. Menurutnya, pemerataan bantuan sangat penting agar tidak terfokus pada keluarga tertentu saja. "Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Harus laki-lakinya juga ikut berperan," tegas Dedi di Bandung, Senin (28/4), seperti dikutip suaramedia.id dari Antara.
Ia menekankan pentingnya peran pria dalam program KB. Dedi menginstruksikan jajarannya untuk memverifikasi kepesertaan KB, termasuk vasektomi, sebelum penyaluran bansos. "Jadi, sebelum bantuan turun, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah, baru boleh terima bantuan," ujarnya.
Tujuan utama kebijakan ini, menurut Dedi, adalah pemerataan bantuan dan efisiensi anggaran. Ia mencontohkan tingginya biaya persalinan caesar yang mencapai Rp25 juta per tindakan, seringkali menjadi beban keluarga tidak mampu. Dengan program KB, diharapkan angka kelahiran dapat terkontrol dan beban tersebut dapat berkurang.
Selain bansos, Dedi juga menjanjikan bantuan sambungan listrik baru bagi 150 ribu penerima, beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni, dengan syarat kepesertaan KB. Lebih lanjut, ia juga akan memberikan hadiah bagi "Desa Istimewa" yang berhasil dalam program KB, pendidikan, kesehatan, dan indikator lainnya, dengan total hadiah mencapai Rp10 miliar.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar