suaramedia.id – JAKARTA – Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) kembali melontarkan tudingan serius terkait kelengkapan dokumen pencalonan Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta. Dalam agenda serah terima dokumen sengketa informasi yang berlangsung pada Jumat, 10 April 2026, Bonjowi mengungkapkan adanya kekurangan empat berkas krusial yang belum diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, termasuk ijazah jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Related Post
Syamsuddin Alimsyah, salah satu anggota Bonjowi, mengonfirmasi penerimaan sejumlah bundel dokumen terkait pencalonan Jokowi. Namun, verifikasi awal menunjukkan ketiadaan empat berkas krusial yang dianggap esensial untuk verifikasi kelengkapan administrasi. "Yang ada hanya ijazah terakhir, tertulis lulus di UGM," ujar Syamsuddin, menyoroti bahwa ijazah SD, SMP, dan SMA tidak ditemukan dalam berkas yang diserahkan.
Selain tiga ijazah tersebut, dokumen penting lain yang belum disertakan adalah bukti penetapan kondisi kesehatan saat Joko Widodo mendaftar sebagai calon kepala daerah. Dokumen ini dianggap vital untuk memastikan kelayakan fisik dan administratif seorang kandidat.
Lebih lanjut, Bonjowi juga menyoroti anomali dalam dokumen biodata atau curriculum vitae (CV) Jokowi. Syamsuddin menjelaskan bahwa dalam CV tersebut, hanya tercantum informasi mengenai sekolah dasar, yaitu SD 111. Sementara itu, detail mengenai SMP dan SMA tidak dijelaskan secara rinci, melainkan hanya menyebutkan tahun kelulusan. "Di biodata hanya disebut SD-nya, SD 111, sementara SMP dan SMA tidak dijelaskan sekolahnya di mana, hanya tahunnya saja," imbuhnya.
Menyikapi temuan ini, anggota Bonjowi lainnya, Lukas Luwarso, menyatakan bahwa pihak KPU Jakarta telah memberikan janji untuk segera mencari dan melengkapi kekurangan dokumen tersebut. "Iya, ada beberapa kekurangan tadi empat dokumen. KPU Jakarta berjanji akan menyerahkan, akan dicari," kata Lukas.
Aliansi ini juga memegang data pembanding terkait ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU Solo. Data tersebut, menurut Bonjowi, justru memunculkan tanda tanya baru mengenai validitas dan konsistensi data yang tersedia, menambah kompleksitas dalam sengketa informasi ini. Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik mengingat pentingnya transparansi dalam proses pencalonan pejabat publik.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar