suaramedia.id – Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari berbagai provinsi secara tegas membantah klaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arwani Thomafi, yang menyebutkan 20 DPW menginginkan pergantian Ketua Umum dalam Muktamar mendatang. Bantahan keras ini disampaikan dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/5).
Related Post
Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, memimpin pernyataan tersebut. Ia didampingi Ketua DPW PPP Sumatera Utara, Jafarudin Harahap; Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur, Djainudin Lonek; dan Ketua DPP PPP, Tengku Amri. Dasuki dengan tegas menyatakan bahwa informasi mengenai dukungan 20 DPW terhadap calon Ketua Umum dari luar partai adalah hoaks.
"Pernyataan itu tidak benar," tegas Dasuki. Ia menekankan dukungan penuhnya terhadap hasil Mukernas PPP pada 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta, yang memutuskan untuk tidak mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum.
Lebih lanjut, Dasuki menyebut Arwani sebagai "petualang politik" yang berupaya memprovokasi kader dan menciptakan perpecahan internal partai. Menurutnya, langkah-langkah Arwani bertentangan dengan konstitusi partai. "Kami menolak upaya segelintir pihak yang dimotori Arwani Thomafi untuk mengadu domba pengurus daerah dengan DPP dengan tujuan mengambil alih PPP secara ilegal dan tidak terhormat," tandasnya.
Senada dengan Dasuki, Tengku Amri juga menyayangkan pernyataan Arwani. Ia berpendapat bahwa seluruh pengurus seharusnya fokus pada pelaksanaan program kerja sesuai hasil Mukernas, bukan malah menimbulkan kegaduhan. Amri menyatakan tidak mempermasalahkan siapapun yang akan maju dalam Muktamar, namun berharap prosesnya berlangsung damai dan kondusif. "Mari kita hadapi Muktamar dengan tenang dan damai. Perbedaan pendapat adalah hal biasa, jangan sampai menjadi sumber konflik," imbuhnya.
Sebelumnya, seperti yang diberitakan suaramedia.id pada Minggu (11/5), Arwani mengklaim lebih dari 20 DPW PPP mendukung pergantian Ketua Umum, sejalan dengan hasil Mukernas. Klaim ini kini dibantah keras oleh sejumlah DPW PPP. Pernyataan saling bertolak belakang ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai dinamika internal PPP menjelang Muktamar.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar