suaramedia.id – Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait posisi institusi kepolisian. Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA, Aminullah Siagian, menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, menolak keras gagasan penempatan di bawah kementerian khusus. Menurut Aminullah, posisi ini bukan sekadar pilihan kelembagaan, melainkan amanat hukum dan konstitusi yang tak bisa ditawar, krusial bagi keutuhan negara.
Related Post
"Secara hukum dan konstitusi, Polri memang wajib berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Itu bukan sekadar pilihan kelembagaan, melainkan keharusan negara. Wajib hukumnya Polri di bawah presiden, jika tidak, stabilitas negara bisa runtuh," ujar Aminullah di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Pernyataan ini menyusul rapat kerja Kapolri dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026), di mana Kapolri menegaskan kembali posisinya.
Aminullah lebih lanjut memperingatkan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian khusus berisiko besar melemahkan fondasi ketatanegaraan dan memicu potensi konflik kewenangan yang merugikan. Ia menekankan, kekeliruan dalam menata institusi sepenting Polri dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup bangsa.
"Jika struktur ini diubah tanpa dasar konstitusional yang kuat, maka negara bisa runtuh dari dalam. Karena Polri adalah salah satu pilar utama penegakan hukum, stabilitas keamanan, dan perlindungan masyarakat," tegasnya, menyoroti peran vital kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar