suaramedia.id – Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari melontarkan sebuah usulan berani untuk mengatasi persoalan klasik data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang kerap kali salah sasaran. Dalam sebuah diskusi di Podcast Bikin Terang yang tayang di kanal YouTube SindoNews, Siti Fadilah mengemukakan gagasan agar setiap kantor desa atau kelurahan secara transparan memajang daftar nama masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran tersebut.
Related Post
Menurut Siti Fadilah, langkah ini bukan sekadar ide, melainkan sebuah solusi konkret untuk memastikan akurasi data PBI yang selama ini menjadi sorotan. "Sekarang setiap kelurahan atau setiap desa, tolong di kelurahan itu dipasang orang-orang yang berhak mendapatkan jaminan sosial. Ditulis gitu. Jadi rakyat biar bisa memantau langsung," tegasnya, seperti dikutip pada Minggu (15/2/2026). Ia menjelaskan bahwa mekanisme ini akan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan, mirip dengan inisiatif penempelan stiker penanda "Keluarga Miskin" pada rumah penerima bantuan sosial.
Dengan dipajangnya daftar tersebut di ruang publik, masyarakat dapat dengan mudah memeriksa dan memverifikasi nama-nama yang terdaftar. Transparansi ini diharapkan mampu mengungkap adanya individu-individu yang secara ekonomi berkecukupan namun justru terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan, yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan. "Ditempel di kelurahan nama saya ada enggak ya? Oh nama orang kaya ada ini, ni kok nama orang kaya di sini. Nah sekarang itu saja dulu dijalankan mungkin akan mempengaruhi," imbuhnya, menekankan potensi perubahan signifikan yang dapat ditimbulkan oleh inisiatif ini.
Lebih jauh, Siti Fadilah Supari juga membeberkan akar permasalahan di balik salah sasaran PBI BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa kesalahan data ini, menurutnya, bukanlah suatu kebetulan atau ketidaksengajaan semata. Sebaliknya, ia menuding bahwa praktik ini seringkali melibatkan campur tangan pimpinan daerah, kepala desa, atau kelurahan pada masa lampau. "Dan ternyata memang salah sasaran itu bukannya kebetulan atau tidak disengaja, tetapi kebanyakan ini terjadi pada pimpinan daerah, kepala desa, kelurahan, waktu itu loh ya tahun 2005 loh ya," pungkasnya, menyoroti dugaan intervensi yang terjadi sekitar tahun 2005 dan masih berdampak hingga kini.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar