suaramedia.id – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, baru-baru ini menegaskan bahwa implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diperbarui akan berperan vital sebagai fondasi strategis dalam menjamin kedaulatan pangan dan energi di tingkat nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum penting yang membahas arah kebijakan hukum negara.
Related Post
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 yang berlangsung di Grand Krakatau Ballroom, Jakarta, pada Rabu (11/02/2026), Supratman secara lugas menyatakan, "KUHP dan KUHAP yang baru akan secara signifikan meningkatkan kepastian hukum, khususnya dalam sektor kedaulatan pangan dan energi, sekaligus mendorong terciptanya ekonomi yang lebih produktif dan inklusif." Penegasan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap stabilitas hukum demi kemajuan ekonomi.
Menurut Supratman, agenda pembangunan nasional untuk tahun 2026, yang berfokus pada tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, sangat membutuhkan dukungan regulasi yang kokoh dan efektif. Oleh karena itu, reformasi di bidang hukum, termasuk melalui modernisasi KUHP dan KUHAP, menjadi pilar krusial dalam menciptakan landasan kepastian hukum yang kuat serta iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar