suaramedia.id – Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan bahwa ribuan relawan, baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, yang terlibat dalam upaya pembersihan fasilitas publik pasca-bencana hidrometeorologi banjir dan longsor, tidak akan menerima biaya perjalanan dinas. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang berbakti di wilayah terdampak, seperti Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai bentuk murni aksi kemanusiaan.
Related Post
Murthalamuddin, Juru Bicara Pos Komando (Posko) Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, mengonfirmasi kebijakan tersebut. Dikutip dari Antara pada Sabtu (3/1), Murthalamuddin menyatakan di Banda Aceh bahwa "Setiap personel ASN/P3K/Non-ASN yang menjadi relawan bencana banjir dan longsor ke Aceh Tamiang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas APBA." Penegasan ini menggarisbawahi komitmen relawan dalam menjalankan misi kemanusiaan tanpa mengharapkan imbalan finansial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Menurut Murthalamuddin, kehadiran ribuan individu dari lingkungan Pemerintah Aceh, termasuk ASN, P3K, dan non-ASN, di lokasi bencana, khususnya Aceh Tamiang, adalah murni bagian dari aksi kemanusiaan. Mereka berfokus pada pembersihan fasilitas publik vital, mulai dari tempat ibadah hingga sekolah-sekolah yang terdampak parah.
Untuk memperkuat kebijakan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh telah mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh pejabat struktural, fungsional, dan personel relawan lainnya. Arahan tersebut secara eksplisit melarang penggunaan biaya perjalanan dinas dari APBA instansi manapun untuk kegiatan bakti sosial ini. "Imbauan ini jelas menyatakan bahwa mereka yang hari ini digerakkan membersihkan sarana publik merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial," tambah Murthalamuddin, menekankan semangat gotong royong yang melandasi gerakan ini.
Gerakan kemanusiaan ini terus berlanjut. Pemerintah Aceh baru-baru ini kembali memberangkatkan 4.000 relawan ASN untuk bakti sosial tahap kedua, kali ini dengan fokus membersihkan sekolah-sekolah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sebelumnya, pada tanggal 29-30 Desember 2025, sebanyak 3.000 relawan ASN telah dikerahkan dalam tahap pertama untuk membersihkan fasilitas umum yang terdampak banjir di berbagai wilayah Aceh.
Di tengah upaya pemulihan ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru mengenai dampak bencana. Per Sabtu (3/1) atau 3 Januari 2026, total korban jiwa akibat banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—telah mencapai 1.167 orang. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam konferensi pers via YouTube BNPB, menyebutkan adanya penambahan 10 jiwa dari Aceh Utara, yang menambah jumlah total korban meninggal dunia.
Selain itu, BNPB juga melaporkan bahwa 165 orang masih dinyatakan hilang. Kabar baiknya, jumlah pengungsi telah menunjukkan penurunan signifikan dalam dua hari terakhir, kini tercatat sebanyak 257.780 orang. Muhari menjelaskan, penurunan ini adalah indikasi positif dari intensitas pembersihan kawasan oleh berbagai pihak, termasuk aparat gabungan, masyarakat, dan relawan, yang kini juga fokus pada pemulihan permukiman yang terdampak ringan hingga sedang.
Ia menambahkan, mereka yang masih bertahan di pengungsian umumnya adalah warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah atau bahkan hanyut diterjang banjir dan longsor. Upaya pemulihan dan pembangunan kembali menjadi prioritas bagi kelompok ini. (Sumber: Antara)
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar