suaramedia.id – Pemerintah Indonesia memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor akan tetap dimulai sesuai jadwal, yakni pada 5 Januari 2026. Keputusan ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan di tengah tantangan bencana alam.

Related Post
Pratikno menjelaskan, meskipun KBM akan dimulai serentak, metode pelaksanaannya akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan dampak di masing-masing daerah. "Intinya pembelajaran mulai 5 Januari akan tetap dilaksanakan, tapi memang pelaksanaannya berbeda setiap daerah sesuai dengan dampaknya," ujarnya saat memberikan keterangan di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Senin (20/12). Beberapa sekolah bahkan terpaksa akan menggunakan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara.

Data menunjukkan bahwa dari total 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan pascabanjir, ditargetkan seluruhnya akan rampung pada 4 Januari 2026. Kondisi di lapangan bervariasi di beberapa provinsi:
- Di Aceh, dari 2.303 unit sekolah yang terdampak, 1.773 di antaranya telah dinyatakan siap untuk digunakan kembali.
- Sumatera Barat menghadapi tantangan signifikan dengan sekitar 500 sekolah terdampak, di mana 431 unit mengalami kerusakan parah. Akibatnya, 21 sekolah di provinsi ini akan melaksanakan pembelajaran di tenda.
- Sementara itu, di Sumatera Utara, dari 981 sekolah yang terdampak, 933 unit sudah siap. Namun, 19 sekolah lainnya yang mengalami kerusakan total juga akan memanfaatkan tenda darurat untuk KBM pada 5 Januari mendatang.
Meskipun kondisi darurat mengharuskan penggunaan tenda, Pratikno menjamin bahwa proses pembelajaran akan tetap berlangsung secara maksimal. Tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah berulang kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan dan kualitas pendidikan. "Dan kita jamin, Kemendikdasmen sudah turun terus di lapangan menjamin bahwa bahkan di tenda pun dengan segala kedaruratan, proses pembelajaran akan berlangsung semaksimal mungkin," tegasnya. Ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk memastikan hak pendidikan anak-anak tidak terganggu oleh bencana.










Tinggalkan komentar