suaramedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengindikasikan adanya potensi pengurangan anggaran subsidi transportasi publik (PSO) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah ini disebut-sebut sebagai konsekuensi dari pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai sekitar Rp15 triliun.
Related Post
M. Taufik Zoelkifli, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, menjelaskan bahwa pengurangan anggaran subsidi ini akan berdampak pada sejumlah layanan transportasi umum di ibu kota, termasuk Transjakarta, MRT, dan LRT. "Komisi B, yang bermitra dengan sektor transportasi penerima PSO, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, pada akhirnya harus melakukan pemotongan. Anggaran untuk subsidi transportasi umum akan dikurangi," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/11).
Meski demikian, Taufik belum dapat memastikan besaran pasti pengurangan anggaran subsidi transportasi tersebut. Subsidi PSO selama ini menjadi andalan bagi operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan bahwa sebagian anggaran yang dialihkan dari subsidi transportasi akan dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. "Kita potong untuk kegiatan lain, misalnya ketahanan pangan, kemudian kepada UMKM, dan lain-lain," jelasnya.
Seiring dengan rencana pengurangan subsidi, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu hasil kajian terkait potensi kenaikan tarif Transjakarta. Isu kenaikan tarif Transjakarta memang telah mencuat beberapa waktu terakhir.
"Kita juga lihat dulu kajian ability to pay, kemampuan bayar masyarakat, dan willingness to pay, kemauan. Jadi kalau kajiannya udah lengkap, baru kita naikkan," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov tengah memfinalisasi besaran kenaikan tarif Transjakarta. Ia menjelaskan bahwa beban subsidi yang ditanggung Pemprov untuk setiap tiket mencapai Rp9.700. Menurutnya, subsidi sebesar itu akan menjadi beban berat jika terus berlanjut, apalagi dengan adanya pemotongan DBH DKI.
"Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah mensubsidi per tiket berapa ya, Rp 9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu apalagi DBH-nya dipotong. Maka untuk itu kami akan melakukan penyesuaian," kata Pramono beberapa waktu lalu. (yoa/dal)
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar