suaramedia.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam memberantas premanisme berkedok ormas di Ibu Kota. Kerjasama Satpol PP dan kepolisian di lapangan menjadi kunci strategi pemberantasan ini. "Pemerintah Jakarta pasti hadir. Kerja sama antara Satpol PP dengan aparat kepolisian di lapangan terus berjalan," tegas Pramono di Kebon Melati, Jakarta, Senin (26/5).

Related Post
Pramono menilai isu premanisme berkedok ormas di Jakarta bukanlah masalah utama, yang terpenting adalah penegakan hukum dan kepatuhan terhadap aturan. Pernyataan ini menyusul seruan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, yang meminta kepala daerah dan Polda untuk tegas terhadap ormas yang meresahkan masyarakat. Bima menekankan pentingnya koordinasi Forkopimda, Kapolres, hingga militer dalam menangani masalah ini. "Tidak ada pembiaran bagi ormas yang melanggar hukum," tegas Bima di kompleks parlemen, Senin (5/5).

Polda Metro Jaya pun telah menunjukkan aksi nyata. Selama Operasi Berantas Jaya (9-23 Mei 2025), sebanyak 3.559 orang diamankan terkait aksi premanisme. Dari jumlah tersebut, 3.251 orang mendapat pembinaan, sementara 348 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang mengejutkan, 56 tersangka merupakan anggota ormas, termasuk dari Pemuda Pancasila (31 orang), FBR (10 orang), dan ormas lainnya.
Selain penangkapan, Polda Metro Jaya juga menertibkan 1.801 atribut ormas ilegal di ruang publik dan membongkar 130 posko ormas ilegal. Operasi ini merupakan perintah Mabes Polri untuk menjaga keamanan dan iklim investasi di Indonesia. Perang terhadap premanisme berkedok ormas di Jakarta tampaknya baru memasuki babak baru, dan komitmen Pemprov DKI serta aparat penegak hukum akan diuji dalam keberhasilannya memberantas para "raja jalanan" ini.










Tinggalkan komentar