suaramedia.id – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyoroti pentingnya jarak aman antara instalasi militer TNI dan permukiman warga sipil. Pernyataan ini muncul pasca-insiden ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang, termasuk warga sipil. Menurut Utut, keberadaan instalasi militer yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat sipil dapat menghambat mobilitas pasukan dalam situasi darurat. "Bayangkan, kalau ada kejadian di Jakarta, tank mau keluar, tapi di depannya sudah warung dan pangkalan ojek. Ini strategi yang perlu kita pikirkan ulang," tegas Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5).
Related Post
Ia mencontohkan Mabes TNI dan Brigif Cilodong yang lokasinya dinilai terlalu dekat dengan permukiman. Utut menekankan, usulan ini bukan berarti TNI harus mengisolasi diri dari masyarakat. Justru sebaliknya, penjauhan ini bertujuan untuk menghindari korban sipil jika terjadi insiden seperti ledakan amunisi atau kejadian tak terduga lainnya. "Negara lain sudah menerapkan ini untuk sterilisasi area," tambahnya. Utut juga mengingat insiden ledakan di Marinir (dulu KKO) tahun 1984 yang berlangsung berjam-jam.
Insiden Garut menjadi pemicu utama usulan ini. Keberadaan warga sipil di sekitar lokasi pemusnahan amunisi menjadi sorotan, sekaligus mempertanyakan SOP yang diterapkan. TNI AD sendiri menyatakan pemusnahan amunisi dilakukan di lokasi yang biasa digunakan. Usulan DPR ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan baik prajurit maupun warga sipil di masa mendatang.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar