suaramedia.id – Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) yang ditargetkan rampung pada akhir November 2026 memicu perdebatan sengit di ruang publik. Isu ini menjadi sorotan tajam, terutama setelah munculnya kritik dari berbagai elemen, termasuk ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil, terkait absennya poin krusial mengenai Illicit Enrichment atau pengayaan tidak sah.

Related Post
Persoalan utama terletak pada tidak diadopsinya ketentuan Illicit Enrichment sebagaimana yang diatur dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003. Padahal, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU RI Nomor 7 Tahun 2006. Secara hukum, setiap negara anggota diwajibkan mengintegrasikan Pasal 20 UNCAC 2003 ke dalam sistem pidana nasional mereka.

Inti dari ketentuan tersebut adalah penerapan mekanisme pembuktian terbalik. Dalam skema ini, beban pembuktian tidak lagi berada di pundak jaksa atau negara, melainkan pada pemilik harta kekayaan untuk membuktikan bahwa aset yang mereka miliki berasal dari sumber yang sah secara hukum.
Namun, langkah ini menuai resistensi dari sejumlah ahli hukum dan anggota DPR RI. Muncul kekhawatiran mendalam mengenai potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh aparat penegak hukum. Mereka mengkhawatirkan adanya celah kriminalisasi, praktik pemerasan, hingga penggunaan instrumen hukum ini sebagai alat balas dendam politik terhadap pihak tertentu.
Meski kekhawatiran akan ekses negatif dalam praktik penyidikan di lapangan memiliki dasar yang kuat, para pengamat mengingatkan adanya risiko lain yang tak kalah berbahaya. Ketiadaan klausul Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset dikhawatirkan akan menciptakan kekosongan hukum. Akibatnya, individu yang diduga kuat memiliki kekayaan hasil kejahatan justru bisa lolos dari jerat tuntutan pidana karena sulitnya pembuktian konvensional.
Kini, publik menanti bagaimana pemerintah dan legislatif menyelaraskan antara kebutuhan penguatan pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak asasi manusia agar RUU ini tidak menjadi senjata yang salah sasaran.








Tinggalkan komentar