Jadwal Pilwapres Berpotensi Molor?

Jadwal Pilwapres Berpotensi Molor?

suaramedia.id – Rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menggelar pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pada 9 Desember 2026 kini tengah menjadi sorotan tajam. Sejumlah pakar hukum tata negara dan pengamat politik menyarankan agar jadwal tersebut ditinjau ulang guna menghindari cacat prosedur hukum.

Polemik ini mencuat menyusul adanya perbedaan penafsiran mengenai batas waktu pengusulan calon oleh Presiden. Berdasarkan jadwal awal, Presiden Prabowo Subianto diminta menyerahkan dua nama calon paling lambat 25 November 2026, atau 14 hari sebelum hari pemilihan. Namun, para ahli menekankan bahwa perhitungan 14 hari tersebut seharusnya merujuk pada hari kerja, bukan hari kalender, sesuai dengan ketentuan dalam UU MD3.

Jadwal Pilwapres Berpotensi Molor?
Gambar Istimewa : pict.sindonews.com

Pakar hukum tata negara, Prof. Juanda, menegaskan bahwa MPR memiliki ruang untuk melakukan perubahan jadwal melalui mekanisme Rapat Gabungan kembali. Menurutnya, langkah ini sangat krusial untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Mengubah jadwal itu sebenarnya tidak sulit. Cukup adakan lagi Rapat Gabungan dan buat kesepakatan untuk penundaan," ungkap Juanda dalam sebuah diskusi televisi, sebagaimana dikutip suaramedia.id, Sabtu (21/11/2026).

Ia juga memberikan peringatan keras kepada lembaga legislatif tersebut. Jika MPR tetap memaksakan pemilihan pada 9 Desember 2026 tanpa mengikuti prosedur perhitungan hari kerja yang benar, maka keputusan tersebut berisiko dianggap tidak sah secara hukum.

Senada dengan hal tersebut, pengamat politik Agung Baskoro turut menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam proses transisi kepemimpinan ini. Sebelumnya, pakar kepemiluan seperti Titi Anggraini juga telah menyoroti Pasal 46 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang menegaskan bahwa definisi "hari" dalam aturan tersebut adalah hari kerja.

Jika polemik ini tidak segera diselesaikan melalui penyesuaian jadwal, dikhawatirkan akan muncul konsekuensi hukum yang panjang terhadap legitimasi Wakil Presiden terpilih nantinya.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar