suaramedia.id – Spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden (Wapres) jika terjadi kekosongan jabatan di masa mendatang mulai mencuat. Menariknya, nama-nama dari jajaran Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kini masuk dalam radar kemungkinan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Related Post
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arga Imawan, menjelaskan bahwa secara hukum atau konstitusi, tidak ada hambatan bagi pimpinan DPD untuk menduduki posisi tersebut. Hal ini dikarenakan posisi DPD merupakan representasi langsung dari kepentingan daerah di tingkat nasional.

"Secara konstitusional, tidak ada masalah jika jabatan Wapres ditempatkan dari Pimpinan DPD RI yang merepresentasikan daerah," ujar Arga sebagaimana dikutip pada Sabtu (21/11/2026).
Meski secara aturan dimungkinkan, Arga menekankan bahwa realitas politik di lapangan jauh lebih kompleks. Peluang ini sangat bergantung pada political will atau kemauan politik dari Presiden Prabowo Subianto. Keputusan akhir berada di tangan Presiden melalui hak prerogatifnya untuk mengajukan dua nama calon ke MPR RI guna dipilih dalam sidang paripurna.
Selain faktor konstitusi, konfigurasi koalisi partai politik dalam pemerintahan Prabowo juga akan menjadi penentu utama. Kepentingan politik antarpartai dalam koalisi akan sangat memengaruhi apakah sosok dari DPD akan mendapatkan restu atau tidak.
Saat ini, terdapat empat figur pimpinan DPD RI yang dianggap memiliki kapasitas mumpuni, yakni Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, serta tiga wakilnya: GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Ketiganya dinilai memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas negara mendampingi Presiden selama sisa masa jabatan.
Walaupun Arga tidak menyebut peluang ini akan menjadi skenario utama, ia menegaskan bahwa dalam dinamika politik, tidak ada yang mustahil terjadi. Semua kemungkinan tetap terbuka lebar tergantung pada arah kebijakan politik nasional ke depan.










Tinggalkan komentar