Revisi UU Pertahanan: Yusril & Sjafrie Bahas Ini!

Revisi UU Pertahanan: Yusril & Sjafrie Bahas Ini!

suaramedia.id – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026). Pertemuan ini menjadi sinyal kuat adanya langkah besar pemerintah dalam memperkuat fondasi keamanan nasional melalui pembaruan regulasi.

Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan adalah rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yusril mengungkapkan bahwa Menhan Sjafrie meminta dukungannya untuk mengakselerasi proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.

Revisi UU Pertahanan: Yusril & Sjafrie Bahas Ini!
Gambar Istimewa : pict.sindonews.com

Menariknya, Yusril memiliki keterikatan historis dengan regulasi ini. Ia menyebutkan bahwa UU Pertahanan Negara yang berlaku saat ini merupakan produk hukum yang diajukan saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut," ujar Yusril sebagaimana dikutip dari suaramedia.id.

Yusril menjelaskan bahwa perubahan ini menjadi mendesak karena UU tersebut sudah berusia hampir seperempat abad atau sekitar 25 tahun. Seiring berjalannya waktu, dinamika lingkungan strategis dunia telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan.

Menurut Yusril, penyesuaian regulasi sangat diperlukan untuk merespons tantangan zaman yang kian kompleks. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi urgensi revisi ini meliputi perubahan peta geopolitik global, kemajuan pesat teknologi militer, hingga ancaman baru di era digital seperti perang siber (cyber war) dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).

Terkait mekanisme teknis di parlemen, Yusril menegaskan bahwa proses pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan kolaborasi erat antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pertahanan, sesuai dengan ranah tugas dan kewenangan masing-masing kementerian. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan payung hukum yang lebih relevan dan tangguh dalam menjaga kedaulatan negara di masa depan.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar