Skandal Dana Hibah Jatim: Eks Staf Anwar Sadad Ditahan!

Skandal Dana Hibah Jatim: Eks Staf Anwar Sadad Ditahan!

suaramedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka baru dalam pusaran kasus dugaan suap pengurusan dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Tersangka yang diidentifikasi berinisial BGS, atau Bagus Wahyudiono, resmi dijebloskan ke sel tahanan pada Senin (16/11/2026).

Bagus diketahui merupakan mantan staf dari Anwar Sadad, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI. Anwar sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penahanan BGS akan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Skandal Dana Hibah Jatim: Eks Staf Anwar Sadad Ditahan!
Gambar Istimewa : pict.sindonews.com

Modus Operandi "Komitmen Fee"

Berdasarkan hasil penyidikan, kasus ini bermula dari proses rekapitulasi alokasi dana hibah oleh Staf Sekretariat DPRD Jawa Timur. Dalam proses tersebut, Anwar Sadad diduga menguasai jatah dana hibah yang sangat fantastis, yakni mencapai total Rp291,5 miliar dalam rentang waktu 2019 hingga 2022.

Rincian alokasi yang diduga dikelola tersebut meliputi Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Taufik mengungkapkan bahwa setiap kuota dana hibah yang menjadi "jatah" AS, diduga mensyaratkan adanya commitment fee atau uang komitmen sebesar 15% hingga 20% dari para Koordinator Lapangan (Korlap) atau anggota DPRD yang ingin melakukan pergeseran alokasi dana.

Peran Strategis Tersangka BGS

Dalam skema korupsi ini, BGS memegang peran sentral sebagai pengatur lalu lintas uang dan administrasi. Ia ditugaskan untuk mengoordinasikan seluruh usulan pekerjaan dana hibah serta menjadi jembatan komunikasi antara para Korlap dengan pihak Anwar Sadad.

Tugas BGS mencakup verifikasi kelengkapan usulan, mengoordinasikan penagihan commitment fee dari para Korlap, hingga mengelola dan merekapitulasi seluruh aliran dana ilegal tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Anwar. Para Korlap yang bersedia menyetor uang komitmen tersebut kemudian akan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal dana hibah.

Hingga saat ini, KPK terus mendalami pengembangan kasus ini guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam praktik lancung penggelapan dana hibah di Jawa Timur tersebut.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar