suaramedia.id – Upaya menciptakan ekosistem media yang sehat dan berdaya saing tinggi kini menjadi sorotan utama. Dalam ajang Broadcasting Regulatory Forum yang digelar di Jakarta pada Jumat (13/11/2026), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyuarakan urgensi keadilan regulasi dalam proses pembaruan Undang-Undang (UU) Penyiaran.

Related Post
Forum dialog ini menjadi ruang krusial bagi pelaku industri dan regulator untuk merespons derasnya arus konvergensi digital serta membedah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah digodok.

Sekretaris Jenderal ATVSI, Gilang Iskandar, menegaskan bahwa perubahan drastis pada lanskap media saat ini menuntut adanya pembaruan aturan yang lebih komprehensif. Menurutnya, regulasi ke depan tidak boleh hanya terpaku pada pengawasan konten semata, namun harus mampu menjaga keberlanjutan ekosistem bisnis penyiaran dari hulu hingga ke hilir.
"Industri televisi nasional sedang berjuang menghadapi tantangan berat. Pola konsumsi masyarakat dan pergeseran belanja iklan kini telah berpindah ke platform digital," ungkap Gilang dalam paparannya.
Ia juga menyoroti adanya ketimpangan aturan (unfair playing field). Saat ini, lembaga penyiaran televisi masih dibebani oleh berbagai kewajiban regulasi yang ketat, sementara platform digital cenderung tidak mendapatkan beban kewajiban yang setara.
Menanggapi hal tersebut, ATVSI telah merumuskan 22 poin sikap dan usulan terhadap draf RUU Penyiaran versi DPR RI per 14 September 2026. Usulan tersebut dikelompokkan ke dalam empat isu strategis, salah satunya adalah relaksasi regulasi penyiaran.
Beberapa poin penting dalam usulan relaksasi tersebut meliputi penghapusan batasan iklan komersial, pemberian fleksibilitas pada iklan layanan masyarakat, hingga evaluasi terhadap kuota konten domestik dan siaran lokal. Selain itu, ATVSI juga mendorong penyederhanaan Sistem Siaran Jaringan (SSJ) serta penerapan sanksi administratif yang lebih proporsional, terukur, dan bertahap agar tidak mematikan industri.








Tinggalkan komentar